Otoritas moneter Brasil meningkatkan upaya mereka dalam mengawasi dan menekan pasar perjudian daring yang tidak sah. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari peringatan yang diungkapkan oleh Pengadilan Akun Federal mengenai pengawasan yang lemah, yang berpotensi melibatkan transaksi ilegal senilai hingga BRL40 miliar setiap tahun. Inisiatif Bank Sentral Brasil mengeluarkan Resolusi Bank Sentral No. 569 untuk menanggulangi kegiatan ini. Resolusi ini memperbaiki aturan sebelumnya dengan memperluas analisa risiko terkait potensi penipuan dan memastikan identifikasi transaksi keuangan yang melibatkan perjudian daring oleh entitas tanpa izin.
Sasaran dan Dampak
Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk meningkatkan kontrol terhadap individu dan badan usaha yang menjalankan perjudian ilegal. Bank Sentral kini memiliki wewenang yang lebih besar dalam mengidentifikasi operasi perjudian tidak berlisensi, sehingga mempersempit ruang gerak bagi pelanggar hukum.
Tanggung Jawab Lembaga Keuangan
Mulai 30 November 2026, lembaga keuangan wajib memantau dan membagikan data terkait. Mulai 1 Desember di tahun yang sama, laporan wajib dilakukan mengenai transaksi yang mencurigakan berkaitan dengan perjudian ilegal. Sistem 'Fraud Marker' akan menjadi alat untuk menandai rekening yang diduga terlibat, mirip dengan sistem pelaporan penipuan Pix yang sudah ada.
Pengamatan dan Rekomendasi TCU
Pada 19 Mei, TCU mengeluarkan laporan yang menunjukkan kelemahan dalam pengawasan perusahaan taruhan oleh pemerintah. Laporan yang disusun oleh Menteri Jorge Oliveira ini menunjukkan risiko seperti pencucian uang, manipulasi pertandingan, dan penghindaran pajak oleh operator ilegal. Rekomendasi TCU termasuk langkah konkret yang harus diambil oleh Bank Sentral untuk mengakhiri transaksi perjudian ilegal.
Dengan langkah ini, Brasil ingin memperlihatkan tekadnya dalam mengatasi pasar perjudian ilegal yang dapat merugikan ekonomi dan masyarakat. Diharapkan tindakan tegas dari Bank Sentral dapat menurunkan aktivitas ilegal dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional.
