Republik Demokratik Kongo (DRC) tengah berupaya mengontrol industri perjudian yang terus berkembang melalui pengembangan sistem pengawasan terpusat. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk memperkuat regulasi dan menutup kesenjangan antara pendapatan perjudian dan pajak negara. Didier Bobwa, pemimpin divisi sistem informasi dan pemantauan permainan di Kementerian Keuangan, mengumumkan rencana ini dalam sebuah konferensi pers di Kinshasa pada 30 Mei, sebagaimana dilaporkan oleh Radio Okapi. Saat ini, operator perjudian daring di Kongo memperoleh pendapatan tahunan sekitar $1,7 miliar, sedangkan pajak yang diterima negara hanya sekitar $1 juta, menunjukkan perlunya peningkatan efisiensi dalam pengumpulan pajak.
Reformasi Regulasi untuk Pengawasan yang Lebih Ketat
Pemerintah DRC berencana untuk mengubah kerangka hukum yang ada sebagai langkah untuk memperbaiki regulasi industri perjudian dan memperkuat pengawasan fiskal. Pembaruan ini didorong oleh keharusan untuk menyesuaikan diri dengan pedoman anti-pencucian uang internasional. Status DRC dalam daftar abu-abu oleh Financial Action Task Force (FATF) memaksa negara ini untuk membangun sistem yang lebih efektif guna mencegah arus dana ilegal.
Tanpa adanya regulator tunggal dan sistem pemantauan yang terpercaya, ada risiko kehilangan pendapatan fiskal yang signifikan. Namun, langkah pemerintah Kongo ini disambut positif oleh berbagai kalangan, termasuk PixLab RDC, yang melihatnya sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi di sektor tersebut.
